LEBIH DARI SATU BULAN MASUK SEKOLAH, SISWA BELUM MENERIMA BUKU KURIKULUM 2013

LEBIH DARI SATU BULAN MASUK SEKOLAH, SISWA BELUM MENERIMA BUKU KURIKULUM 2013

Tahun ajaran 2019/2020 sudah memasuki bulan kedua. Akan tetapi permasalahan klasik masih belum teratasi hingga saat ini. Apalagi kalau bukan telatnya buku pembelajaran Tematik Kurikulum 2013 maupun buku-buku LKS untuk mata pelajaran lain terutama bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar.

Hingga saat ini (Rabu, 21 Agustus 2019) buku Tema 1 untuk kelas 1 hingga kelas 6 belum diterima oleh lembaga pendidikan. Padahal jika dilihat dari perangkat pembelajaran seharusnya hari ini sudah memasuki tema 2. Lantas bagaimana cara menyikapi hal ini? Siapakah yang bertanggung jawab atas telatnya buku kurikulum 2013?

Berdasarkan hasil pengamatan tim gurumuda.id di lapangan, sebenarnya masalah buku pelajaran terutama tema 1 di semua kelas bisa diantisipasi oleh guru maupun lembaga sekolah. Pepatah orang jawa “Dalang ora kurang lakon (dalang tidak akan kekurangan akal/solusi)”. Solusi yang tim gurumuda.id temui di beberapa sekolah diantaranya sebagian lembaga sekolah mewajibkan peserta didik memfotocopy buku pelajaran Tema 1 (Rata-rata 1 tema habis Rp. 35.000,-). Ada yang membeli buku di toko buku (Per-tema sekitar Rp.20.000,-) dengan biaya ditanggung oleh wali murid. Di sisi lain, tidak sedikit guru yang hanya menyuruh peserta didiknya menggambar dengan alasan masih menunggu datangnya buku dari Dinas Pendidikan (What? 1 bulan hanya disuruh menggambar?). Salah satu alasan mengapa tidak menyuruh siswa memfotocopy buku atau membeli buku di toko buku adalah karena sebenarnya hal ini sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi banyaknya protes dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya buku yang menurut pemahaman mereka bahwa buku sudah ter-cover oleh dana BOS dan diberikan kepada siswa secara gratis.

Memang permasalahan telatnya buku kurikulum 2013 ini menjadi dilema bagi semua pihak. Bagi lembaga pendidikan tentunya harus berpikir ekstra untuk membeli buku atau memfoto copy, jika biaya ditanggung lembaga sekolah, tentu akan sangat berpengaruh terhadap keuangan sekolah. Akan tetapi apabila harus dibebankan pada wali murid, tentu akan menjadi polemik berkepanjangan yang berimbas kepada perolehan siswa baru di tahun ajaran berikutnya.

Nah, permasalahan ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik agar pengadaan Buku Kurikulum 2013 bisa dikirim ke lembaga sekolah sebelum awal tahun pelajaran baru.