Friday, May 18, 2018

Karakter Demokratis dan Implementasinya!

Karakter Demokrasi


Karakter Demokratis dan Implementasinya! - Sebagai salah satu Negara demokrasi, Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam kehidupanya. Secara sederhana, ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden yang langsung dipilih oleh rakyat sebagai salah satu contohnya.

Pemilu adalah salah satu alat demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil bagi setiap warga negaranya yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih. Setiap warga negara Indonesia yang berada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri berhak menyumbangkan hak pilihnya untuk memilih presiden yang menurutnya tepat untuk memimpin negeri ini.

Secara umum Mustari (2014) menjelaskan bahwa demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Tentu saja, nilai-nilai demokratis akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat dan suasan yang egalitiarian. Beberapa sikap seseorang yang demokratis diantaranya adalah:

  • Adanya rasa saling menghormati dan tanggung jawab
  • Bersikap kritis
  • Bersifat terbuka
  • Membudayakan diskusi dan dialog
  • Rasional
  • Adil
  • Jujur

Beberapa karakteristik sesorang dengan karakter yang demokratis diatas, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga Negara yang baik.

Selain itu, tentu saja karakter demokratis ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan yang demokratis akan muncul adanya pengakuan dan penghormatan akan perbedaan yang muncul dari setiap orang akan segala sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan yang mereka pahami. Semakin beragam tentu saja akan semakin baik, dan disanalah peran dari karakter demokratis dalam kehidupan.

Beberapa implementasi karakter demokratis yang dapat dilakukan kita sebagai warga Negara yang baik asebagai berikut:

  • Menerima perbedaan
  • Menghormati pendapat orang lain
  • Mengedepankan musyawarah mufakat
  • Berpikir terbuka
  • Mampu bekerjasama
  • Menserasikan kepentingan umum dan pribadi.
  • dll

Tumbuhnya karakter demokratis pada setiap warga negara diperlukan untuk mendukung tercapainya pembangunan bangsa dan karakter Indonesia yang lebih baik. Karakter demokratis yang seyogyanya menjadi kekhasan Indonesia ditandai oleh sifatnya yang religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Kita Indonesia, Kita Pancasila!

Sunday, May 13, 2018

Kisi-Kisi PPKn Kelas XI SMK Semester Genap



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini adalah Kisi-Kisi PPKn Kelas XI SMK Semester Genap:

Kompetensi Dasar 
Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia

Materi Pokok
  1. Makna Hubungan Internasional
  2. Pentingnya Hubungan Internasional
  3. Politik Luar Negeri Indonesia
  4. Peran Indonesia di PBB
  5. Peran Indonesia di ASEAN
  6. Peran Indonesia di Gerakan Non Blok

Kompetensi Dasar
Mewaspadai ancaman terhadap NKRI

Materi Pokok
  1. Ancaman  terhadap integrasi  nasional
  2. Ancaman bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM terhadap  integrasi nasional
  3. Strategi mengatasi berbagai ancaman bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM terhadap  integrasi nasional

Kompetensi Dasar
Memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam NKRI
Materi Pokok
  1. Makna Persatuan dan kesatuan bangsa
  2. Kehidupan negara dalam konsep NKRI
  3. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
  4. Prilaku yang menunjukan sikap menjaga keutuhan NKRI



Kisi-Kisi UKK PPKn SMK Kelas X Semester Genap



Dalam tinjauan pedagogik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Berikut ini adalah Kisi-Kisi UKK PPKn SMK Kelas X Semester Genap dengan beberapa Materi Pokok sebagai berikut:

  1. Suprastruktur dan Infrastruktur dalam system politik di Indonesia
  2. Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD Negara RI Tahun 1945
  3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
  4. Hakekat budaya politik
  5. Klasifikasi budaya politik masyarakat 
  6. Karakteristik budaya politik masyarakat Indonesia
  7. Hakekat kesadaran politik dan mekanisme sosialisasi budaya politik
  8. Bentuk-Bentuk Budaya Politik
  9. Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan RI
  10. Kedudukan dan peran Pemerintah Pusat
  11. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
  12. Konsep Integrasi Nasional
  13. Faktor-Faktor pembentuk Integrasi Nasional
  14. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Tuesday, May 1, 2018

“MEMBANGUN GENERASI MUDA DITENGAH ARUS BUDAYA ASING”

“MEMBANGUN GENERASI MUDA DITENGAH ARUS BUDAYA ASING”


Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang terkenal akan keanekaragaman dan keunikannya yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa yang dimana masing-masing memiliki keanekaragaman budaya tersendiri. Namun pada saat ini kebudayaan Indonesia mulai ditinggalkan oleh masyarakat terutama generasi muda. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi, ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia.

Penemuan-penemuan baru di dunia teknologi sekarang di dominasikan oleh negara-negara barat. Data menyebutkan bahwa negara yang mendominasi dengan kemajuan teknologinya yang sangat pesat dapat kita lihat diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Cina dan negara maju lainnya.

Selain penemuan-penemuan baru tersebut ada juga fenomena lain di era globalisasi yang terjadi di Indonesia khususnya di kalangan generasi muda saat ini dimana para generasi muda cenderung meniru budaya barat. Salah satu contohnya adalah cara berpakaian dan mode yang telah menjadi budaya masyarakat kita saat ini.

Umumnya generasi muda di Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama dan adat istiadat yang mereka miliki. Para generasi muda sekarang atau yang sering kita kenal dengan sebutan “kids jaman now” merasa gengsi jika mereka tidak mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama dan kebudayaan sendiri.

Kini nilai-nilai kebudayaan kita semakin terkikis dan memudar karena pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika pengaruh budaya asing tetap dibiarkan apa jadinya generasi muda Indonesia? Moral generasi bangsa akan rusak dan akan timbul tindakan-tindakan anarkis diantara golongan muda. Hal ini berhubungan dengan nilai nasionalisme yang akan berkurang karena tidak ada rasa cinta tanah air, terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa keperdulian terhadap masyarakat. Padahal generasi muda adalah penerus masa depan suatu bangsa.

Kemajuan teknologi yang sekarang serba modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Kita dapat melihat kebudayaan tersebut hanya dengan melihat YouTube dan media sosial lainnya yang mendukung. Selain itu, pengaruh interaksi budaya barat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

Kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif yang kita peroleh misalnya, kreativitas, inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatifnya kebudayaan barat terhadap masyarakat pada kalangan remaja adalah budaya ikut-ikutan terhadap cara berpakaian, makanan, dan cara berperilaku.

Pada saat ini juga para remaja tidak ingin dikatakan kuno dan kampungan jika tidak mengikuti perkemangan zaman. Selain cara berpakaiannya, sekarang semakin banyak pergaulan bebas dan budaya konsumtif. Hal inilah yang dapat kita lihat dan amati sebagai perilaku yang menyimpang baik secara nilai Pancasila, nilai agama maupun sosial, yang juga menjadi masalah bagi kebudyaan di Indonesia.

Pada umumnya masyarakat Indonesia terbuka dengan inovasi-inovasi yang ada, tetapi mereka masih belum bisa memilah mana yang sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. Saat ini pengaruh budaya barat menjadi ciri khas kemajuan dalam ekspresi kebudayaan kekinian. Padahal belum tentu hal itu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Tapi tentunya sebagian besar masyarakat Indonesia menerima kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Jika dalam penggunaan teknologi kita tidak dapat menggunakannya dengan benar dan sebaik-baiknya maka tentunya akan menjadi sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena kita memanfaatkan teknologi yang ada bukan teknologi yang memanfaatkan kita.
Dalam era globalisasi yang semakin maju ini jati diri bangsa Indonesia perlu dibina karena hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terlalu terbawa oleh pengaruh dari masuknya kebudayaan asing. Pada awalnya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia adalah melalui penjajahan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya mengambil rempah-rempah dan menjajah pada umumnya, tetapi mereka juga menanamkan kebudayaan mereka.

Sekarang para kaum remaja di Indonesia sudah jarang sekali mempelajari kebudayaan-kebudayaan lokal dan anak-anak lebih suka bermain gadget dan play station. Sangat jarang saat ini kita melihat anak-anak bermain petak umpet, grobak sodor, egrang, kelereng, bermain layangan dan permainan tradisional lainnya mereka lebih suka menghabiskan waktunya hanya bermain game di gadget mereka masing-masing tanpa menghiraukan keadaan disekitar mereka. Hal ini juga yang akan membuat generasi muda di Indonesia bersikap cuek dan tidak peduli terhadap lingkungannya.
Untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya untuk membatasi generasi muda dari pengaruh-pengaruh negatif diperlukan peran dari semua pihak terutama pemerintah, tokoh-tokoh kebudayaan yang ada di masyarakat dan guru-guru yang ada di sekolah serta keterlibatan orang tua dirumah.

Nilai kebudayaan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia, seperti gotong royong, silahturahmi, ramah tamah dalam  masyarakat menjadi keistimewaan dasar yang dapat menjadikan generasi muda di Indonesia untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa sendiri.

Tapi karakteristik masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan santun kini mulai pudar sejak masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak bisa diseleksi dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

Peran pemerintah hendaknya dapat mengambil keputusan melalui penataan ulang mengenai sistem pendidikan dan pengaturan kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Umumnya disetiap sekolah sudah menerapkan sistem pelajaran dengan mengakses suatu pembelajaran yang ada di internet tapi remaja sekarang malah menggunakan internet bukan untuk mengakses pembelajaran atau materi yang diberikan melainkan mereka menggunakan internet untuk game online saat pembelajaran berlangsung tanpa sepengetahuan guru pengajar.

Sebaiknya pemerintah dengan konsisten mampu terus menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk  dan kebudayaan dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik- baiknya. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik- baiknya. Selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Memperkuat dan mempertahankan jatidiri bangsa agar tidak luntur.

Tidak hanya peran pemerintah saja peran orang tua dan keluarga juga sangat penting karena orang tua menjadi figur utama dalam keluarga yang banyak bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat berkontribusi terhadap kualitas perilaku atau akhlak anggota keluarga dan anak-anaknya.

Peran orang tua sangat dibutuhkan, selain mengawasi anak-anaknya dengan siapa dia bergaul, tetapi sesekali orang tua harus turun langsung mengawasi perilaku anak-anaknya agar jangan sampai anak-anaknya bisa salah bergaul.

Pada masyarakat modern ini generasi muda sangatlah tergantung pada cara orang tua atau keluarga dan masyarakat yang berada disekitarnya. Melalui interaksi ini generasi muda akan mempelajari pola perilaku, sikap, keyakinan dan cita-cita dan tujuan hidup yang akan mereka jalani kedepannya.
Pengaruh dan perkembangan budayaan asing turut hadir dalam perkembangan budaya di Indonesia khususnya dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi muda hendaknya kita dapat berperilaku yang selektif dengan nilai-nilai agama yang kita anut dan adat kebiasaan. Kita juga harus memilah kebudayaan asing yang patut kita contoh dan yang tidak perlu kita contoh. Serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Terakhir, sebagai generasi muda yang akan membawa Indonesia menjadi lebih maju dan berkualitas kita jangan pernah lupa akan semangat nasionalisme yang tangguh, seperti mencintai kebudayaan dalam negeri karena kebudayaan itulah sebagai jati diri bangsa Indonesia sendiri.

*) Tulisan dari Anggi Novitasari (SMK Negeri Karangpucung) disampaikan dalam Lomba Orasi Kebangsaan, dalam rangka Bulan Pancasila, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

“MEMBANGUN GENERASI MUDA ANTI HOAX”



Indonesia ialah negara yang besar dan negara yang menjunjung tinggi persatuan serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Maka Indonesia tidak perlu diragukan lagi akan hal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan keutuhan NKRI dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Dalam perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila di Indonesia saat ini mulai terancam oleh adanya berita hoax.

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal pencipta berita palsu tahu bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum ialah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya.

Pada kemajuan teknologi informasi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi dengan melalui sejumlah media massa, baik media televisi, media cetak, maupun media online yang tidak dapat difilter dengan baik. Informasi yang telah dikeluarkan dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Selain itu, meningkatnya perkembangan pengguna internet di Indonesia dapat terlihat dengan begitu banyaknya informasi palsu yang dapat beredar lewat berbagai jalur digital. Pada saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terdeteksi sebagai penyebar berita palsu. Kemkominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut mengandung unsur pornografi, penipuan illegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa kasus di Indonesia terkait berita hoax telah memakan korban, salah satunya berita hoax akan penculikan anak yang telah tersebar dibeberapa media sosial yang menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing.

Seiring perkembangan teknologi, harus diakui bahwa kehadiran media massa terutama media online telah menciptakan keresahan masyarakat. Publik cenderung kesulitan membedakan media online yang memiliki kredibilitas serta payung hukum yang jelas dengan media online yang belum memiliki kredibilitas dan payung hukum yang tidak jelas. Akibat kehadiran media online di media sosial begitu pesat, maka para pengguna media sosial dengan mudah meng-share berita-berita yang muncul tanpa melakukan crosscheck dan filter apakah informasi yang diterima benar atau tidak. Dalam situasi yang demikian inilah maka anak bangsa akan mudah terjangkit wabah informasi palsu atau hoax.

Seperti apa yang telah kita ketahui sekarang, nilai-nilai Pancasila bisa saja terancam akan berita hoax, terutama sila ke-3. Sesuai bunyi sila ke-3, persatuan bangsa Indonesia untuk saat ini telah di uji akan adanya isu berita hoax. Pancasila merupakan dasar atau patokan bagi bangsa Indonesia yang harusnya menjadi pegangan dan mampu memfilter nilai-nilai yang tidak sesuai.

Merebaknya berita palsu atau hoax dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak destruktif terhadap masyarakat. Selain membodohi, hoax dapat memicu konflik-konflik sosial baru yang selalu berkaitan dengan isu yang bersifat aktual. Berita bohong atau hoax selalu didesain sesuai dengan kebutuhan seseorang atau kelompok tersebut dan mengikuti isu-isu yang sedang berkembang, sehingga publik akan terlena dengan perkembangan isu seolah-olah berita tersebut benar.

Salah satu penyebab cepatnya peredaran berita palsu atau hoax ialah kurangnya minat baca. Rendahnya minat baca masyarakat tidak hanya terhadap buku yang dicetak tetapi juga terhadap buku digital. Semakin tinggi hasrat berkomentar di media sosial biasanya dipengaruhi hasrat membaca, tetapi kebanyakan semua kalangan langsung melontarkan komentar tanpa membaca berita secara menyeluruh.

Akhir-akhir ini berita palsu atau hoax begitu gencar beredar di dunia maya, salah satunya di media sosial. Berita yang tidak sesuai dengan fakta tersebut akan menjadi pembicaraan publik, masyarakat yang tidak mempunyai referensi informasi yang kuat akan mudah terpengaruh oleh berita palsu tersebut.

Berita palsu atau hoax tidak hanya beredar dikalangan pemerintah maupun masyarakat kalangan atas, namun kini telah beranjak ke masyarakat kalangan bawah. Sesuai apa yang telah dijelaskan dalam Pancasila, bahwa persatuan harus dijaga sedemikian mungkin. Pancasila adalah benteng yang kokoh untuk menangkal hoax yang mencoba mengikis nilai persatuan Indonesia.

Dalam rumusan Pancasila juga dimaksudkan untuk meneguhkan komitmen bangsa Indonesia agar lebih mendalami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat mempererat persatuan. Namun kita harus tetap waspada terhadap berita hoax maupun segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote merupakan bagian dari keberagaman. Berbagai etnis, bahasa lokal, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan menjadi satu, itulah Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan saat ini kebhinekaan Indonesia tengah diuji. Berbagai pandangan yang ingin mengubah, mengancam dan mengusung selain ideologi Pancasila mulai bermunculan serta diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Sebagai generasi muda harus memiliki tata cara antisipasi yang bersifat Pancasilais. Sesuai sila pertama, sebelum kita mengkonsumsi hoax, kita harus percaya bahwa tuhan adalah pemegang kebenaran. Sila kedua, selesaikanlah persoalan yang masih mengambang itu dengan mengingat bahwa kita adalah sama-sama manusia yang beradab dan hindari caci maki. Sila ketiga, utamakanlah tujuan persatuan bangsa. Jika terdapat konten yang terkesan mengadu domba, jauhi dan kembali pada semangat persatuan. Sila keempat, membiasakan diri menyelesaikan segalanya secara musyawarah atau tabayyun. Serta, sila yang kelima, hendaklah berlaku adil dan jangan pernah menghakimi tanpa memberikan kesempatan pada yang hendak dihakimi tersebut untuk menjawab tuduhannya.
Oleh karena itu, perlu upaya membangun kontra narasi yang lebih menyejukkan, agar toleransi yang sudah menjadi karakter negri ini tidak terganggu. Indonesia yang sangat mengedepankan keberagaman Bhineka Tunggal Ika, maka eksistensi Pancasila dan NKRI tidak boleh dijadikan bahan negosiasi. Selain itu, berita palsu atau hoax dapat mengakibatkan perpecahan, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu peran pemerintah, peran generasi muda, peran media dan masyarakat juga sangat diperlukan.

Peran pemerintah dalam fenomena berita hoax ini dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pada dasarnya pemerintah telah memiliki payung hukum yang memadai. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia khususnya kalangan generasi muda.
Selain itu, peran generasi muda juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi berkembangnya berita hoax. Dalam menyikapi berita hoax ini kita sebagai generasi muda dituntut untuk berperan aktif dalam menangkal penyebaran informasi sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Maka, kita sebagai generasi muda perlu dibekali dengan kecerdasan intelektual dan kedewasaan dalam berpikir.
Tidak hanya peran pemerintah dan generasi muda saja tetapi, peran media dan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap berkembangnya berita hoax. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis dan mengevaluasi dalam mengambil makna dari suatu berita.

Pengaruh berita hoax telah tersebar di Indonesia terutama di kalangan generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus membawa Indonesia menjadi generasi yang hebat, cermat, teliti serta bijak dalam menerima suatu berita. Kita juga hendaklah melawan akan adanya berita hoax dengan upaya peningkatan minat baca dan literasi media serta menanamkan nila-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita juga harus mengedepankan keberagaman Bhineka Tunggal Ika serta eksistensi Pancasila agar tetap menjaga keutuhan akan adanya persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sekian.

*) Oleh Laurenika Civa Noviantari (SMK Negeri Karangpucung) disampaikan dalam Lomba Orasi Kebangsaan, Bulan Pancasila, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018

Sunday, April 1, 2018

Hubungan Internasional - Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Hubungan Internasional


Hubungan Internasional - Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia
Secara umum makna dari hubungan internasional adalah suatu jawaban bahwa sebuah Negara tidak dapat hidup sendiri. Melainkan, saling berinteraksi dan bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan dan mencapai tujuan negaranya. Sedangkan, secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.

Dalam hubungan internasional dikenal beberapa konsep diantaranya adalah:

  1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara/kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional Negara yang bersangkutan.
  2. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
  3. Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang.

  1. Bidang publik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional.
  2. Bidang privat, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme (kepariwisataan).

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh Negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut.

  1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. 
  2. Faktor ekternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.


Sedangkan, dalam hubungan internasional bangsa Indonesia memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain.

Hal ini menunjukan bahwa, hubungan internasional merupakan salah satu hubungan kerja sama yg mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negara pun di dunia yg tidak bergantung kepada negara lain.
Selain itu, perdamaian dunia memiliki arti penting bagi suatu negara karena tanpa adanya perdamaian dunia, suatu bangsa tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan mewujudkan tujuannnya. Perdamaian adalah syarat multlak bagi terlaksanannya pembangunan.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah Negara dalam melakukan hubungan internasional diantaranya adalah:

  1. Manfaat hubungan internasional:
  2. Meningkatkan perdamaian internasional
  3. Mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi
  4. Meningkatkan keuangan Negara
  5. Meningkatkan investasi
  6. Meningkatkan devisa Negara
  7. Meningkatkan penanggulangan criminal
  8. Memperkuat posisi perdagangan.

Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Bebas dalam arti bebas menentukan sikap ke masalah-masalah internasional dan lepas dari pengaruh blok timur dengan paham komunisnya dan blok barat dengan paham liberalnya. Sedangkan, arti kata aktif adalah selalu aktif dalam membina perdamaian dunia internasional.

Peran Indonesia dalam organisasi internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB.
  2. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (Assosiaciation of South-East Asian Nation) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.
  3. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia- Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
  4. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara- Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
*) Disarikan dari Buku Pegangan Siswa Kelas XI, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017


Budaya Politik di Indonesia

Budaya Politik di Indonesia


Budaya Politik di Indonesia
Makna dan pengertian budaya politik secara sederhana ialah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik.

Menurut Almond dan Powel, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek yaitu :

  1. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya : tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dll.
  2. Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seseorang individu terhadap sistem politik. 
  3. Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik.

Macam-macam Budaya Politik
Budaya Politik Parokhial

  1. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. 
  2. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
  3. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.
  4. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

Budaya Politik Subjek

  1. Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
  2. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. 
  3. Tidak ada keinginan untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi

Budaya Politik Partisipan

  1. Merupakan tipe budaya yang ideal.
  2. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah.
  3. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

Di Indonesia sendiri berkembang beberapa budaya politik, diantaranya:

  1. Budaya politik tradisional, atau merupakan budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia.
  2. Budaya politik Islam, budaya politik yang lebih mkendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam.
  3. Budaya politik modern, yaitu budaya politik yang mencoba menginggalkan karakter etnis tertentu atau agama tertentu.

Selain itu, Cliffird Greetz juga mengklasifikasikan budaya politik yang berkembang di Indonesia menjadi buaya politik santri, budaya politik abangan, dan budaya politik priyayi.

*) Materi disarikan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas XI karya dari Retno Listyarti dan Setiadi, Penerbit Erlangga.

Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945


Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah mesin politik resmi di suatu Negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal atau struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada. Contoh dari suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga Negara seperti DPR, MPR, Presiden, dll.

Infrastruktur Politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kekuatan infrastruktur politik diantaranya adalah:

  1. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,  bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
  2. Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara.
  3. Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.
  4. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945
Lembaga Negara yang kedudukan dan kewenangannya setara dalam UUD 1945 diantaranya: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA, MK, KY.

Presiden dan Wakil Presiden
Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelumnya yang dipilih oleh MPR; UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif.

Dalam menjalakan tugasnya DPR memegang 3 (tiga) fungsi yaitu: fungsi legislasi (membentuk UU bersama dengan presiden), fungsi anggaran (menetapkan APBN yang diajukan oleh Presiden), fungsi pengawasan (fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, & kebijakan pemerintah sesuai jiwa UUD 1945).

Dewan Perwakilan Daerah
Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan perwakilan politik (political representation), maka DPD merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan perwakilan daerah (territorial reprentation).

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang MPR menurut UUD 1945 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan pokok yang terbatas, yaitu:

  1. Mengubah dan menetapkan UUD
  2. Melantik Presiden dan/atau Wapres
  3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD

Badan Pemeriksa Keuangan
Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPK diperkukuh, antara lain ditegaskan tentang kebebasan dan kemandirian BPK, suatu hal yang mutlak ada untuk sebuah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil kerja BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD serta ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atauu badan sesuai dengan UU.

Mahkamah Agung
Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan mengenai MA lebih diperbanyak lagi, antar lain ditentukan kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang –undangan  di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu juga mengatur rekrutmen hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Komisi Yudisial
Lembaga negara yang termasuk baru ini mempunyai ruang lingkup tugas yang terkait erat dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Tugas utama KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi
Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalah dibentuknya lembaga baru MK. Pembentukan lembaga baru ini dimaksudkan sebagai pengawal konstitusi untuk menjamin agar proses demokratisasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang diarahklan kepada terwujudnya penguatan checks and balances antar cabang kekuasaan negara dan perlindungan dan jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diatur dalam UUD. Kewenangan MK dalam UUD 1945 diantaranya:

  1. Melakukan pengujian undang-undang  terhadap UUD
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
  3. Memutus pembubaran partai politik
  4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
  5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.
*) Materi disarikan dari Buku Ajar PPKn Kurikulum 2013 edisi revisi 2018

Saturday, March 24, 2018

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah ± 5.180. 053 KM2. Ini terdiri dari jumlah pulau sekitar 13. 466 pulau. Berdasarkan “Deklarasi Juanda”, Indonesia menganut sistem kepulauan yang bercirikan Nusantara. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki luas wilayah lautan yang sangat luas. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Hal dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.


Batas-Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Batas-batas negara Indonesia secara geografis, untuk batas negara Indonesia bagian timur adalah berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea, dan juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan batas negara Indonesia bagian barat berbatasan dengan perairan negara India, dengan samudra Hindia sebagai perbatasannya. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki batas wilayah yang sama baik darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia adalah bagian utara pulau Kalimantan. Sedangkan batas wilayah laut di perairan selat Malaka. Jika batas darat wilayah Indonesia hanya bersentuhan dengan Malaysia namun tidak dengan batas laut wilayah Indonesia disebelah utara yang berbatasan dengan laut lima Negara yaitu, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Republik Palau dan Filipina.


Monday, December 11, 2017

Karakter Toleransi: Pengertian dan Contohnya!

Toleransi

Karakter Toleransi: Pengertian dan Contohnya!Karakter toleransi diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi diartikan sebagai suatu kualitas sikap membiarkan adanya pendapat, keyakinan, adat-istiadat, dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya (Suyati Sidharta, 2009:14).[1]

Diana (2011: 153) mengemukakan bahwa toleransi merupakan salah satu pilar karakter yang tercakup dalam pendidikan karakter anak usia dini. Pendidikan karakter itu sendiri adalah pendidikan yang mencakup penanaman pengetahuan, kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah pola/kebiasaan. Pendidikan karakter tidak lepas dari nilai-nilai yang dipandang baik.[2]

Secara etimologi toleransi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Menurut W.J.S Purwadarminta menyatakan Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan menurut Dewan Ensiklopedi Indonesia toleransi dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.

Beberapa contoh prilaku yang menunjukan karakter Toleransi adalah sebagai berikut:
  1. Mengakui hak yang dimiliki oleh orang lain, berdasarkan pilihannya.
  2. Menerima keberagaman sebagai sebuah anugerah dan tidak menimbulkan konflik atau pertentangan.
  3. Saling memberi, saling menolong, saling menghormati, hingga saling menghargai antar sesama manusia.
  4. Berprilaku adil, jujur, dan sabar sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan norma dalam masyarakat.

Secara umum, ajaran leluhur mengenai toleransi sebenarnya sudah terpampang pada lambang Negara Republik Indonesia yaitu pada Burung Garuda. Pada pita yang dicengkeram burung garuda, terdapat kalimat berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua.



[1] Suryati Sidharta dkk. (2009). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka.
[2] Diana. (2011). Pengembangan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Pada Lingkungan Pendidikan Informal(keluarga). Makalah: Karakter Sebagai Saripati Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Yogyakarta: Penerbit ABE Production